Berita

Kapolri Minta Masyarakat Laporkan Polisi Nakal

Kompol Drs Mulfahmi berani melakukan intimidasi kepada pekerja, setelah ditelepon AM Muktar selaku terlapor atas dugaan pencurian dan pengrusakan pagar seng tanah.

 

Pekanbaru, Trans – Meskipun Kapolri Jendral Timur Pradopo menegaskan bahwa dirinya tidak akan ragu-ragu menindak tegas anak buahnya yang bekerja tidak sesuai prosedur dan melanggar hukum, namun masih banyak anak buahnya—terutama di daerah—yang berani melaksanakan tugas tidak sebagaimana mestinya seperti yang terjadi di Riau terkait masalah tanah di Jalan Arengka, Desa Tampan, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

Tidak heran, kalau Kapolri pun minta masyarakat proaktif melaporkan oknum polisi yang bertindak di luar aturan. “Silahkan laporkan. Lapor saya, lapor Propam (Profesi dan Pengamanan), kita periksa. Siapapun, di manapun dia bertugas,” tegas Timur, saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, beberapa waktu lalu.

Hal itu ditegaskannya menjawab pertanyaan beberapa anggota dewan mengenai kinerja anggota Polri di lapangan. “Siapapun anggota Polri yang melanggar hukum akan dipidana di peradilan umum dan dipenjara,” kata Kapolri.

Menurutnya, polisi dalam menjalankan harus taat aturan. “Yang paling tinggi kedudukan ada etika. Tangkas atau tidak tangkas, pantas tidak pantas jadi anggota Polri. Sehingga yang paling tinggi di Polri adalah etika,” tegas mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Dia menegaskan Polri tidak sewenang-wenang dalam menegakkan hukum. “Siapapun anggota polisi harus tunduk pada etika. Siapa dirugikan, silahkan lapor,” katanya.

 

Kasus Tanah

Salah seorang warga masyarakat yang merasa terganggu dengan ulah oknum polisi adalah Jamaluddin, Ketua DPW Nasional Corruption Watch (NCW) Provinsi Riau. Dia telah melayangkan surat kepada Kapolda cq Wakapolda Riau, prihal Surat  Pengaduan No.B/1308/X/2012, tentang perbuatan diskriminasi dan klarifikasi laporan.

“Pada tanggal 16 November 2012 sekitar pukul 10.30 WIB. Ali Mukhtar melarang Baharuddin dan Muji untuk membangun pondok dan memperbaiki pagar seng di atas tanah atas nama Basri Ahmad Tamin/ surat kuasa menjual saya, Jamaluddin,” ungkapnya.

Karena kedua orang pekerja yang disuruh Jamaluddin tidak mau berhenti bekerja. Ali Mukhtar menelpon Kompol Drs Mulfahmi. Tidak berapa lama Kompol Drs Mulfahmi datang ke lokasi tanah yang terletak di Jalan Sukarno Hatta, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaku, Pekanbaru.

Selanjutnya, polisi tersebut langsung memperkenalkan diri kepada kedua orang pekerja, “saya Kompol Drs. Mulfahmi dari Polda. Jangan kalian lanjutkan pekerjaan itu, atau saya tangkap kalian dan saya bawa ke polda, itu siapa yang bikin plang?”

Kemudian Drs. Mulfahmi bertanya lagi, “siapa yang suruh kalian bekerja? Lalu, dijawab kedua pekerja, Pak Jamaluddin, Ketua NCW Provinsi Riau.”

Mendapat jawaban seperti itu, Kompol Drs. Mulfahmi mengatakan, “apa itu NCW.” Lantas, Kompol Drs Mulfahmi berjalan ke arah plang nama Basri Ahmad Tamin dan membuka nama plang tersebut. Karena tidak bisa dibukanya, dia menyuruh Ali Mukhtar untuk membukanya.

Kemudian Kompol Drs Mulfahmi mengangkut plang tersebut ke dalam mobilnya dan pergi meninggalkan lokasi. Senin, 19 November 2012, dia mengirim surat kepada Jamaluddin, untuk membongkar pagar seng tersebut.

Menurut Jamaludddin, tanggal 19 Oktober 2012 dirinya juga mendapat Surat Nomor : B/1308/X/2012/Reskrimum, perihal Klarifikasi untuk konfirmasi dan wawancara, atas pengaduan dari Rastanto tanggal 3 September 2012, tentang dugaan tindak pidana “Penyerobotan Lahan atau Perbuatan Tidak Menyenangkan.” yang terjadi sekitar bulan Juli 2012 di JI. Soekarno Hatta. Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sebagaimana dimaksud dalam Rumusan PRP Rl No. 51 tahun 1960 atau pasal 335 K.U.H.P.

Karena kesibukannya selaku Ketua DPW NCW Provinsiu Riau, Jamaludin tidak sempat untuk menemui Kompol Drs. Mulfahmi. Akhirnya, Jamaluddin menyampaikan klarifikasi dan laporan/pengaduan sehubungan dengan hal-hal tersebut.

Dalam surat klarifikasi dan laporan/pengaduan itu, Jamaludin menerangkan bahwa dia menguasai tanah yang terletak di Jalan Arengka, Desa Tampan, Kecamatan. Siak Hulu, Kabupaten Kampar, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa dari Basri Ahmad Tamin yang dibuat di hadapan Notaris Sri Susilawati, SH, Notaris Batam pada tanggal 12 Maret 2001 dengan Akta Nomor 4.

Tanah tersebut bersertifikat Hak Milik Nomor 1458, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 1967/1982 tanggal 3 ]uni 1982, diterbitkan di Bangkinang oleh Kepala Kantor Pertanahan daerah Tingkat II Kampar, tanggal 31 Agustus 1982 terdaftar atas nama Basri Ahmad Tamin, dengan luas 2.600 M2.

Jamaludin juga menerangkan bahwa berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 04/03 tahun 2003, Sertifikat Hak Milik Nomor 1458, yang diuraikan dalam Surat Ukur No.1967/1982, telah dirubah oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Maka, berdasarkan proses mutasi wilayah terhadap SHM No. 1458, maka SHM No. 1458 dirubah menjadi SHM. No. 2837, yang diuraikan dalam Surat Ukur No.52/2012, terdaftar atas nama Basri Ahmad Tamin, tanggal 14 Maret 2012, terletak di Jalan Sukarno Hatta, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.

Dalam proses mutasi wilayah SHM tersebut, pihak BPN Kota Pekanbaru telah melakukan penetapan/pengambilan titik koordinat terhadap tanah Basri Ahmad Tamin. Objek tanahnya pun telah dimasukkan/diambil GPS di lokasi, sehingga pihak BPN .kota Pekanbaru telah menetapkan bahwa tanah atas nama Basri Ahmad Tamin yang dikuasai Jamaludin adalah benar lokasinya sesuai dengan SHM. No. 2837.

Jamaludin menegaskan, semenjak dirinya menguasai fisik tanah tersebut, tidak pernah ada gangguan atau keberatan dari pihak lain. Maka, pada Januari 2012, dia telah membuat pagar seng di atas tanah tersebut.

Selanjutnya, pada 19 Juli 2012 Jamaludin telah melaporkan peristiwa pidana tindak pidana pencurian dan pengrusakan pagar seng tanah tersebut, yang diduga dilakukan oleh Ali Muktar dkk yang terjadi pada Jumat (6 Juli 2012), ke Kepolisian Negara RI Daerah Riau Resort Kota Pekanbaru, sesuai dengan Laporan Polisi/Pengaduan Nomor: LP/874/V1I/2012/SPKT Polresta. Namun kenyataannya, laporan itu tidak pernah ditindaklanjuti oleh pihak Polresta Pekanbaru. Sampai tanah yang dikuasai dan telah dipagar oleh Jamaluddin selama ini, di robohkan dan Jamaluddin malah dilaporkan.

Namun, dari hasil investigasi Tim NCW Provinsi Riau terhadap Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sekitar Agustus 2012, diperoleh foto copy dokumen berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor 460/HM/BPN.14.71/2012 yang ditetapkan oleh Kepala Kantor pada 05 April 2012 tentang pemberian Hak Milik atas nama Sukandi Asman (dahulu Sho Kok Peng) dan Rastanto (dahulu Oei Lam Siong).

Dokumen lainnya berupa Risalah Pengolahan Data (RPD) Nomor 390/RPD/HM/1I/2012 Permohonan Hak Milik atas nama Sukandi Asman (dahulu Sho Kok Peng) dan Rastanto (dahulu Oei Lam Siong), serta Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) Nomor 71/CR/HM/III/2012.

“Dari ketiga dokumen tersebut dan berdasar kenyataan di lokasi objek tanah bahwa telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1458 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 1967/1982 tanggal 03 Juni 1982,  terdaftar atas nama Basri Ahmad Tamin sebagaimana telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2837 dengan Surat Ukur Nomor 52/2012 tanggal 14 Maret 2012, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, telah jelas bahwa Sertifikat Hak Milik nomor 2857 yang dimohon oleh Sukandi Asman dan Rastanto kami duga cacat administrasi,” papar Jamaludin.

Namun, kondisi di lapangan ada pendirian pondok dan pemasangan plang atas nama Sukandi Asman diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2837 tersebut. “Maka pada tanggal 02 Agustus 2012 melalui pengacara saya R. Hasibuan SH memohon penjelasan secara tertulis kepada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru,” ungkapnya.

Pada 31 Oktober 2012, Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru memberitahukan kepada R. Hasibuan, SH & Rekan, membenarkan bahwa telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 2857 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 65/2012 terdaftar atas nama Sukandi Asman dan Rastanto.

“Dengan diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2857 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 65/2012 atas nama Sukandi Asman, telah menimbulkan akibat hukum. Maka, Basri Ahmad Tamin melalui kuasa hukumnya Arfendi, SH & Rekan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sesuai dengan Nomor 45/G/2012/PTUN-Pbr, tanggal 09 November 2012,” ujar Jamaludin, yang juga Ketua DPW NCW Provinsi Riau itu.

Anehnya, berdasarkan pemberitahuan lisan pekerja tanggal 16 November 2012 sekitar pukul 10.30. WIB Kompol Drs Mulfahmi bersama AM Muktar yang notabena sebagai terlapor atas dugaan pencurian dan pengrusakan pagar seng tanah tersebut. sesuai dengan Laporan Polisi/Pengaduan No. LP/874/VII/2012/SPKT Polresta, datang ke lokasi tanah untuk melakukan intimidasi.

“Mereka melarang anggota saya yang sedang bekerja dilokasi tanah memperbaiki pagar dan membangun pondok. Kompol Drs Mulfahmi mengambil plang yang saya pasang atas nama Basri Ahmad Tamin dengan cara kekerasan serta mengancam akan membongkar pagar seng tersebut,” kata Jamaludin.

Jamaludin pun mempertanyakan, “atas dasar apa Kompol Drs Mulfahmi mengambil plang yang terpasang di lokasi objek tanah atas nama Basri Ahmad Tamin? Kalau untuk tujuan Penyitaan, apakah ada surat izin dari Ketua Pengadilan setempat sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang dirumuskan pada pasal 38 ayat 1 (satu), pasal 129 ayat 1 (satu) dan PERKAP Nomor 14 tahun 2012 pasal 60 (3) ?”

Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPP NCW Drs Syaiful Nazar mengatakan bahwa perkara aquo sebagaimana laporan/pengaduan No B/1308/X/2012, bukanlah merupakan perkara tindak pidana, melainkan murni perkara perdata. “Untuk penyelesaiannya Basri Ahmad Tamin telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 09 November 2012 dan^gugatan telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan TUN Pekanbaru dengan Nomor 45/G/2012/PTUN-Pbr untuk pembatalan SUM No.2857 terdaftar atas nama Sukandi Asman dan Rastanto,” ujarnya.

Syaiful menambahkan, Dewan Pimpinan Pusat-Nasional Corruption Watch (DPP-NCW) akan melaporkan masalah tersebut kepada Kapolri dalam minggu ini. Hal ini berkaitan permintaan Kapolri, agar masyarakat proaktif melaporkan oknum polisi yang bertindak di luar aturan. “Silahkan laporkan. Lapor saya, lapor Propam (Profesi dan Pengamanan), kita periksa. Siapapun, di manapun dia bertugas.

Hal itu ditegaskannya menjawab pertanyaan  wartawan baru-baru ini “Siapapun anggota Polri yang melanggar hukum akan dipidana di peradilan umum dan dipenjara,” kata Kapolri. Menurutnya, polisi dalam menjalankan harus taat aturan. “Yang paling tinggi kedudukan ada etika. Tangkas atau tidak tangkas, pantas tidak pantas jadi anggota Polri.

Mendasar kepada rentetan kejadian yang diuraikan diatas,jelas-jelas Kompol Drs Mulfahmi ada keberpihakkan kepada kepentingan pribadi. Sedemikian rendahnya moral seorang oknum Pamen Polri, yang mau diperalat dan turun melakukan eksekutor tanpa prosedur yang jelas. | Tim Trans